Demokratisasi Irak : Sebuah tantangan bagi AS

Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003, dengan dalih senjata pemusnah massal, keterkaitan saddam dengan Osama dan keinginan AS untuk menjatuhkan rezim diktator saddam. Setelah Rezim Saddam pun jatuh maka nilai-nilai demokrasi lah yang hendak diterapkan oleh AS di Irak. Demokrasi merupakan sebuah pemikiran yang sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, diman Demokrasi berasal dari kata Demos yang berarti Rakyat, dan Kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat hendaknya diperuntukkan untuk rakyat.

Kita ketahui bersama bahwa Irak terbagi ke dalam 3 jenis masyarakat. Yakni, Kurdi(di Utara Irak), Syiah (di Selatan Irak), dan Sunni (di pusat Irak). Semasa pemerintahan Saddam kaum Sunni lah yang mendapat tempat-tempat strategis dalam pemerintahannya, ini dikarenakan oleh Saddam sendiri yang memang Sunni. Dan nasib dari rakyat kurdi dan Syiah adalah hanya sebagai rakyat biasa. Sehingga tidaklah asing bila semasa pemerintahan Saddam kita melihat Saddam sering melakukan pembantaian terhadap etnis kurdi di Utara Irak. Salah satu hal yang mendasari prilaku ini adalah kecemburuan Saddam atas daerah Utara Irak yang ditempati Kurdi tersebut dengan begitu banyak sumur minyak yang dapat ditemukan disana. Sementara di tengah Irak hanyalah sebuah wilayah tandus yang kering. Mayoritas penduduk Irak sendiri di dominasi oleh kaum Syiah, dimana + 60% penduduk Irak merupakan orang Syiah. Dan Sunni disini adalah kaum minoritas.

Setelah kejatuhan Saddam, dan penerapan Demokrasi di Irak pun dimulai oleh AS. Pemilu pertama pun telah terlaksana di Irak dengan kemenangan partai dari syiah di parlemen. Kemudian yang terpilih sebagai Presiden Irak adalah dari etnis kurdi (Jalal Talabani) dan perdana mentrinya berasal dari Syiah (Nuri Al-Maliki). Dan dimana posisi orang Sunni disini? Hanya sebagai mentri, dan perolehan kursi di parlemen pun mereka kalah dengan Syiah dan Kurdi. Lalu kenapa ini disebut sebagai tantangan bagi AS?

Hal ini didasarkan pada hubungan antara AS dengan kaum Syiah. Dimana kaum Syiah sangat erat kaitannya dengan salah satu musuh besar AS yaitu IRAN. Dan bukan tidak mungkin bila Irak dikuasai oleh orang Syiah, maka Irak bakal condong ke Iran. Bukanlah tidak mungkin juga bila Irak dapat menjadi Iran kedua bagi AS. Apakah penerapan demokrasi oleh AS di Irak hanya akan membawa Irak menjadi Iran kedua? Jelas itu bukanlah tujuan AS, karena menjadikan Irak sebagai Iran kedua akan mengganggu penerapan kebijakan luar negeri AS di Timur tengah, dan akan mengancam keberadaan Israel disana. Oleh karena itu ini merupakan dilema tersendiri bagi AS, dimana keinginan untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di Irak justru bisa menjadikan boomerang tersendiri bagi kebijakan luar negerinya di timur tengah.