Penyelasaian konflik Israel – Palestina : Perlu adanya “Political Will” dari Israel (created on 2008)

Pada 14 Mei 2008 lalu, Israel baru saja merayakan hari kemerdekaannya yang ke 60. Sudah 60 tahun lamanya Israel berdiri, dan selama itulah konflik Israel-Palestina telah berlangsung. Israel mendirikan negaranya di tanah bangsa palestina pada 14 Mei 1948 setelah mendapatkan mandat dari Inggris yang dikenal dengan Deklarasi Balfour pada tanggal 2 Juni 1917. Keputusan tersebut diumumkan dalam sebuah surat dari Lord Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild. Singkatnya isi surat tersebut adalah, pemerintah inggris yang pada saat itu menguasai wilayah palestina akan memberikan kesempatan dan jaminan kepada bagsa Yahudi untuk membangun sebuah negara di wilayah Palestina. Alasan Inggris meninggalkan Palestina pada saat itu adalah keinginan Inggris untuk lebih memfokuskan diri pada keadaan domestiknya.

Dalam upaya untuk membela Palestina, maka bangsa Arab pun tidak tinggal diam, sehari setelah Israel mengeluarkan pernyataan resmi atas berdirinya negara Israel maka Invasi pun dilancarkan kepada Israel. Tetapi berkat keunggulan teknologi perang dan dukungan dari Amerika Serikat maka Israel pun berhasil memenangkan perang. Selama 60 Tahun Israel berdiri, seakan Timur Tengah tidak pernah mengenal kata “Damai”, perang terus terjadi dan penderitaan rakyat Palestina terus berlangsung hingga saat ini. Kebrutalan-kebrutalan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina hingga saat ini sangatlah banyak. Salah satu kejadian yang sangat membuat keadaan menegang adalah ketika Israel menduduki dan merusak Mesjid Al-Aqsa, yang jelas ini tidak saja memicu pertikaian yang lebih hebat dengan rakyat palestina tetapi juga dengan dunia muslim.

Lalu apakah tidak pernah ada upaya perdamaian antara Israel-Palestina?

Kalau berbicara mengenai upaya perdamaian dari sudut Israel, mungkin memang tidak pernah ada. Tetapi bila kita melihat upaya dari AS untuk menyelesaikan konflik ini jelas ada. Salah satu upaya terbaru adalah sebuah Road Map yang dicanangkan oleh Bush pada 2003. Dimana harapan dari Road Map itu sendiri adalah berdirinya dua buah negara merdeka yaitu Israel dan Palestina pada tahun 2005, dan keduanya hidup berdampingan secara damai.

Lalu bagaimana Implementasi Road Map itu sendiri? Tidak Jelas dan Gagal.

Siapa lagi kalau bukan Israel yang menyebabkan Road Map yang dicanangkan oleh Bush ini Gagal. Salah satu penyebab gagalnya Road Map ini adalah terbunuhnya Syeihk Ahmad Yassin (Pendiri dan sekaligus pemimpin tertinggi gerakan perlawanan Islam (HAMAS) ) pada 23 Maret 2004 dan Abdul Aziz Al-Rantisi (pengganti Yasin) pada 18 April 2004. Keduanya dibunuh secara keji oleh PM Israel pada saat itu , “Ariel Sharon”. Sebenarnya kegagalan penyelesaian konflik kedua negara tersebut bukanlah hanya pada kejadian itu, pada September 2000 dimana proses perdamaian juga telah diupayakan oleh Presiden AS pada saat itu Bill Clinton, Israel kembali menggagalkannya, dimana terjadi penodaan terhadap Masjid Al-Aqsa (yang kemudian membangkitkan gerakan Intifada Al-Aqsa).

Jadi disini jelaslah bisa kita lihat dimana Political Will dari Israel itu sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, tanpa adanya suatu political Will, penyelesaian Konflik ini mungkin akan semakin sulit untuk diselesaikan. Faktor lain yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah peran aktif dari pihak-pihak lain yang dapat berperan besar dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Demokratisasi Irak : Sebuah tantangan bagi AS

Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003, dengan dalih senjata pemusnah massal, keterkaitan saddam dengan Osama dan keinginan AS untuk menjatuhkan rezim diktator saddam. Setelah Rezim Saddam pun jatuh maka nilai-nilai demokrasi lah yang hendak diterapkan oleh AS di Irak. Demokrasi merupakan sebuah pemikiran yang sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, diman Demokrasi berasal dari kata Demos yang berarti Rakyat, dan Kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat hendaknya diperuntukkan untuk rakyat.

Kita ketahui bersama bahwa Irak terbagi ke dalam 3 jenis masyarakat. Yakni, Kurdi(di Utara Irak), Syiah (di Selatan Irak), dan Sunni (di pusat Irak). Semasa pemerintahan Saddam kaum Sunni lah yang mendapat tempat-tempat strategis dalam pemerintahannya, ini dikarenakan oleh Saddam sendiri yang memang Sunni. Dan nasib dari rakyat kurdi dan Syiah adalah hanya sebagai rakyat biasa. Sehingga tidaklah asing bila semasa pemerintahan Saddam kita melihat Saddam sering melakukan pembantaian terhadap etnis kurdi di Utara Irak. Salah satu hal yang mendasari prilaku ini adalah kecemburuan Saddam atas daerah Utara Irak yang ditempati Kurdi tersebut dengan begitu banyak sumur minyak yang dapat ditemukan disana. Sementara di tengah Irak hanyalah sebuah wilayah tandus yang kering. Mayoritas penduduk Irak sendiri di dominasi oleh kaum Syiah, dimana + 60% penduduk Irak merupakan orang Syiah. Dan Sunni disini adalah kaum minoritas.

Setelah kejatuhan Saddam, dan penerapan Demokrasi di Irak pun dimulai oleh AS. Pemilu pertama pun telah terlaksana di Irak dengan kemenangan partai dari syiah di parlemen. Kemudian yang terpilih sebagai Presiden Irak adalah dari etnis kurdi (Jalal Talabani) dan perdana mentrinya berasal dari Syiah (Nuri Al-Maliki). Dan dimana posisi orang Sunni disini? Hanya sebagai mentri, dan perolehan kursi di parlemen pun mereka kalah dengan Syiah dan Kurdi. Lalu kenapa ini disebut sebagai tantangan bagi AS?

Hal ini didasarkan pada hubungan antara AS dengan kaum Syiah. Dimana kaum Syiah sangat erat kaitannya dengan salah satu musuh besar AS yaitu IRAN. Dan bukan tidak mungkin bila Irak dikuasai oleh orang Syiah, maka Irak bakal condong ke Iran. Bukanlah tidak mungkin juga bila Irak dapat menjadi Iran kedua bagi AS. Apakah penerapan demokrasi oleh AS di Irak hanya akan membawa Irak menjadi Iran kedua? Jelas itu bukanlah tujuan AS, karena menjadikan Irak sebagai Iran kedua akan mengganggu penerapan kebijakan luar negeri AS di Timur tengah, dan akan mengancam keberadaan Israel disana. Oleh karena itu ini merupakan dilema tersendiri bagi AS, dimana keinginan untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di Irak justru bisa menjadikan boomerang tersendiri bagi kebijakan luar negerinya di timur tengah.